Format Makalah

Howday, Bro!

        Kali ini ane bagi-bagi info tentang format makalah. Mungkin ada di antara ente yang lagi bingung gimana nyusun makalah, ato tugas lain yang serupa. Mulai dari bingung mau bikin kaya' gimana. Ato bingung ntar yang diomongin apa. Ato bingung-bingung yang lainnya. Nah, ane mau ngasih referensi nih. Boleh lah ente contoh. Ane ikhlas kok kalo ente langsung copas. Hehehe, yang namanya ilmu kan buat dibagi. Neh link google drivenya, bisa dilihat dulu sebelum di download.

Format Makalah

Ato ndek 4shared

Format Makalah (4shared)

       Di file itu ane ngasih sample mulai dari lembar judul sampe daftar isi doang. Insya ALLAH aman, karena format ini yang biasa ane pake'. Tapi tentu saja masih jauh dari sempurna (ceilah)

      Nah, referensi ane buat yang mau bikin makalah ato tulisan sejenis nih adalah tentu'in tema tulisan dulu. Tapi biasanya tema udah ditentuin sama dosen, guru, ato panitia lomba ya? So, langkah selanjutnya yang harus ente laku'in adalah bikin peta konsep. Nah lho? Bukannya topik, judul, kerangka tulisan, lalu bfffftt.........! Stop. Itu mah referensi dari mata pelajaran bahasa Indonesia. Nih kan ceritanya mau bagi-bagi ilmu, bukan ngasih pelaran online. Jadi beda.

       

      Nah, peta konsep inilah hal yang paling penting. Dengan peta konsep ini, ente udah langsung dapet topik, judul, dan kerangka tulisan. Maksudnya gini, peta konsep ini adalah penjabaran dari tema yang sudah ente tentu'in, lalu eksekusi atas fokus tulisan yang bakal ente bikin. Apa itu peta konsep? Coba deh ente tanya'in ke orang di sekitar ente yang sudah ahli. Ane mau ngejelasin juga bingung sendiri.

Tapi kalo pengen diskusi, boleh aja. Silahkan tinggalin komentar ato nyambung aja ke akun google+ ane. Ato juga di akun Tumblr ane, http://kang-umar-ali.tumblr.com/

Buat aku medsos, sorry ya, nggak ane kasih. Ntar ente jadi kenal ane lagi......

Sekian kata, Thanks!!!!

Paradoks: Senja di Ufuk Timur

Aku

Seseorang yang tersesat di jalan yang benar

Mungkin satu-satunya yang tersesat di sini

Tersesat di jalan yang penuh cabang ini

Tersesat di kota yang penuh keramaian ini

Tersesat di tengah hiruk pikuk ini

Aku rindu, merindu akan setiap waktu

Yang mungkin telah terlewat

Dan tak mungkin bergerak

Seorang pengecut yang tersesat

Sosok yang ada di dalam cermin sana

Dan aku tak berontak

Aku lemah, aku lelah

Aku rindu cinta

Aku rindu rasa

Lidah berpilin di ‘tiap ujung telinga

Tangan halus di tepi karang jalanan

Aku tersesat di saat semua menghilang

Ingin ku bertahan

Dan aku mampu

Namun hati tetap meradang

Sakit bukan lagi halangan

Luka bukan lagi tantangan

Hanya sebuah kenangan

Seakan tak mampu melangkah

Seakan tak sanggup menatap masa depan

Tetap terpaut masa silam

Bagai langit yang temaram

Kala senja menjelang

Senja di ufuk timur yang membayang

Dan aku masih mencoba bergerak

Maju melangkah di sana

Merangkak, menggapai segala yang ada

Ingin ku pulang membuang

Lupakan sesat yang bertulang

Namun masa tiada terkenang

Senjaku di ufuk timur

Temaram fajarku telah berganti

di atas langit

semasa senja di ufuk timur

Sebuah Kematian

Kematian

            membentuk kenangan

            membawa pergi keindahan

oleh bayangan

            membuang kebahagiaan

            namun menuai kemuliaan

dengan kesakitan

            meninggalkan harapan

            menghuni ketenangan

tiada kekuatan

            hanya ketakberdayaan

            membawa keprasahan

Bayangan kenikmatan

            menari telanjang

            dan menjijikkan

Lupakanlah saja

Lupakan

            Ini kematian

tiada lagi harapan

            hanya kerinduan

Makalah Manajemen Industri Perikanan: Prospek Industri Perikanan di Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

A.     Latar Belakang

Dalam delapan tahun terakhir, perekonomian Indonesia terus tumbuh cukup tinggi mencapai rata-rata di atas 6% per tahun dan merupakan salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan tertinggi sekaligus paling stabil di dunia. Terjaganya kesinambungan pertumbuhan ekonomi tersebut didukung oleh lingkungan ekonomi makro dan sistem keuangan yang kondusif dan stabil. Pertumbuhan ekonomi tahun 2012 ditopang oleh kenaikan kontribusi permintaan domestik di tengah pelemahan kinerja ekspor yang terimbas oleh melemahnya permintaan eksternal (Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2012).

Di sisi lain, semakin bebasnya perdagangan dunia akan menuntut peningkatan daya saing produk industri di Indonesia di pasar global. Kemampuan bersaing produk Indonesia harus dipahami keterkaitannya dengan sektor hulu dan hilir serta perlu dirumuskan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi dengan melakukan komparasi terhadap industri negara-negara lain (Udin Unyu, 2013). Pengertian dari industri itu sendiri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan atau assembling dan juga reparasi adalah bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa (Godam, 2006).

Dilihat dari kondisi bentangan alam Indonesia yang berupa negara kepulauan dengan luas lautan lebih besar dibandingkan dengan luas daratan, industri yang bergerak di bidang perikanan memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Selain itu menurut Manggala, et al. (2012), ditinjau dari segi pemasaran konsumsi per kapita dunia untuk ikan setiap tahunnya diperkirakan meningakat dari 16 kg untuk saat ini menjadi 19 kg tahun 2015. Dari proyeksi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan konsumsi secara keseluruhan di negara berkembang akan terus tetap, sementara untuk negara negara sedang berkembang terus mengalami peningkatan. Permintaan ikan dimasa datang akan ditentukan secara mendasar oleh jumlah konsumen dan kebiasaan makannya serta pendapatan kotor dan harga ikan.

B.     Rumusan Masalah

Berdasarkan kondisi yang telah disebutkan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam paper ini antara lain:

1.        Bagaimana prospek industri perikanan di Indonesia?

2.        Bagaimana pengelolaan industri perikanan agar bisa meningkatkan perekonomian Indonesia?

C.     Tujuan Penulisan

Tujuan penyusunan paper “Prospek Industri Perikanan di Indonesia” ini adalah:

1.      Mengetahui prospek industri perikanan di Indonesia.

2.      Mengetahui pengelolaan industri perikanan di Indonesia yang baik dan tertata.

3.       

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A.     Potensi Perikanan di Indonesia

Lebih dari 80% potensi laut Indonesia belum dieksplorasi dan dikelola dengan baik. Potensi perikanan laut di Indonesia sendiri tersebar pada hampir semua bagian perairan laut Indonesia belum tergali secara maksimal. Luas perairan laut Indonesia diperkirakan mencapai 5,8 juta km2 yang terdiri dari 0,8 juta km² laut territorial, 2,3 juta km² laut nusantara, dan 2,7 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Dengan garis pantai terpanjang di dunia sebesar 81.000 km dan gugusan pulau-pulau sebanyak 17.508, Indonesia memiliki potensi ikan yang diperkirakan terdapat sebanyak 6,26 juta ton per tahun yang dapat dikelola secara lestari dengan rincian sebanyak 4,4 juta ton dapat ditangkap di perairan Indonesia (Adi, 2012).

Potensi tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara yang dikaruniai sumber daya kelautan yang besar termasuk kekayaan keanekaragaman hayati dan non hayati kelautan terbesar. Di samping itu terdapat potensi pengembangan untuk:

1.        perikanan tangkap di perairan umum seluas 54 juta hektar dengan potensi produksi 0,9 juta ton/tahun,

2.        budidaya laut terdiri dari budidaya ikan (antara lain kakap, kerapu, dan gobia), budidaya moluska (kekerangan, mutiara, dan teripang), dan budidaya rumput laut,

3.        budidaya air payau (tambak) yang potensi lahan pengembangannya mencapai sekitar 913.000 ha,

4.        budidaya air tawar terdiri dari perairan umum (danau, waduk, sungai, dan rawa), kolam air tawar, dan mina padi di sawah, serta

5.        bioteknologi kelautan untuk pengembangan industri bioteknologi kelautan seperti industri bahan baku untuk makanan, industri bahan pakan alami, benih ikan dan udang serta industri bahan pangan (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, 2014).

Keadaan tersebut seharusnya meletakan sektor perikanan menjadi salah satu sektor riil yang potensial di Indonesia. Potensi ekonomi sumber daya pada sektor perikanan diperkirakan mencapai US$ 82 miliar per tahun. Potensi tersebut  meliputi: potensi perikanan tangkap sebesar US$ 15,1 miliar per tahun, potensi budidaya laut sebesar US$ 46,7 miliar per tahun, potensi peraian umum sebesar US$ 1,1 miliar per tahun, potensi budidaya tambak sebesar US$ 10 miliar per tahun, potensi budidaya air tawar sebesar US$ 5,2 miliar per tahun, dan potensi bioteknologi kelautan sebesar US$ 4 miliar per tahun. Selain itu, potensi lainnya pun dapat dikelola, seperti sumber daya yang tidak terbaharukan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi pembangunan Indonesia (Sarfin, 2012).

Namun pemanfaatan potensi perikanan laut Indonesia belum dapat memberi kekuatan dan peran yang kuat terhadap pertumbuhan perekonomian dan peningkatan pendapatan masyarakat nelayan Indonesia. Minimnya pengembangan potensi kekayaan laut nusantara itu membuat Indonesia kalah bersaing dibandingkan negeri jiran seperti Malaysia, Thailand, bahkan Vietnam. Karena itulah konsep industri perikanan terpadu merupakan salah satu solusi terhadap arahan pengembangan kawasan pesisir di Indonesia (Adi, 2012).

B.     Pengelolaan Sumberdaya Perikanan di Indonesia

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan bahwa perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan, sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Sedangkan sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan. Adapan yang dimaksud dengan ikan dalam undang-undang tersebut adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

Dengan adanya pengertian-pengertian tersebut dalam undang-undang, maka obyek industri perikanan akan semakin luas. Sebab tidak hanya ikan dalam arti umum saja yang bisa dimanfaatkan, akan tetapi produk perikanan seperti kerang-kerangan, udang, kepiting, dan rumput laut juga termasuk ke dalam industri perikanan. Produksi perikanan tangkap Indonesia sampai pada tahun 2007 berada pada peringkat ke-3 dunia, dengan tingkat produksi perikanan tangkap pada periode 2003-2007 mengalami kenaikan rata-rata produksi sebesar 1,54%. Disamping itu, Indonesia juga merupakan produsen perikanan budidaya dunia. Sampai dengan tahun 2007 posisi produksi perikanan budidaya Indonesia di dunia berada pada urutan ke-4 dengan kenaikan rata-rata produksi per tahun sejak 2003 mencapai 8,79% (Sarfin, 2012).

Menurut data yang dirangkum Direktorat Jenderal Perikanan (2007) dalam Hasyim (2012), produksi ikan pelagis besar pada tahun 2006 sebesar 592.341 ton atau 21,5% dari produksi perikanan laut Indonesia sebesar 2.752.838 ton. Dari jumlah tersebut kelompok produksi terbesar adalah jenis tongkol sebanyak 31,2% yang di ikuti oleh cakalang, tenggiri dan cucut masing-masing 26,9%, 17,2%, 14,1% dan 10,7%. Dibandingkan dengan produksi tahun 2004 sebesar 295.338 ton produksi ikan pelagis besar pada tahun 2005 adalah sebesar 952.341 ton, jadi kenaikan produksi ikan tersebut rata- rata 17,2% setiap tahun. Jika dirinci menurut kelompok jenisnya, maka kenaikan rata-rata pertahun selama periode 1996 - 2005 mengalami kenaikan, rata-rata ikan tuna 11,1%, cakalang 7,2%, tongkol 5,5%, tenggiri 34,9%, dan cucut 38,1.

Untuk manajemen sumberdaya perikanan di Indonesia sendiri dilakukan pembagian wilayah pengelolaan sebagai upaya untuk menjaga sumberdaya ikan tetap lestari. Nugraha (2012) menyebutkan bahwa Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia atau sering disingkat dengan WPP NRI merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut territorial, zona tambahan, dan zona ekonomi ekslusif Indonesia (ZEEI). Komisi Nasional Pengkajian Sumberdaya Ikan (KOMNASJISKAN) melakukan revisi WPP-NRI dari 9 WPP-NRI menjadi 11 WPP-NRI yang mengacu sesuai standar internasional FAO (Food and Agriculture Organization of The United Nations). Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.01/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia telah menetapkan pembagian WPP menjadi 11 WPP yaitu:

1.         WPP-RI 571 meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman;

2.         WPP-RI 572 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda;

3.         WPP-RI 573 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian Barat;

4.         WPP-RI 711 meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan;

5.         WPP-RI 712 meliputi perairan Laut Jawa;

6.         WPP-RI 713 meliputi perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali;

7.         WPP-RI 714 Meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda;

8.         WPP-RI 715 meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau;

9.         WPP-RI 716 meliputi perairan Laut Sulawesi dan sebelah Utara Pulau Halmahera;

10.     WPP-RI 717 meliputi perairan Teluk Cenderawasih dan Samudera Pasifik;

11.     WPP-RI 718 meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur.

Adanya pembagian pembagian wilayah pengelolaan tersebut diharapkan bisa memperbaiki manajemen pemanfaatn sumberdaya perikanan. Sehingga terjadi pemerataan di semua wilayah. Artinya, tidak ada wilayah yang terlalu tereksploitasi sementara wilayah yang lain masih belum tereksploitasi secara optimal atau bahkan belum tereksplorasi. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat diperlukan di sini.

BAB III

PEMBAHASAN

A.     Prospek Industri Perikanan di Indonesia

Telah disebutkan bahwa potensi perikanan di Indonesia sangat besar, dilihat dari luasnya wilayah perairannya. Besarnya potensi tersebut tentu saja mampu meningkatkan prospek perikanan untuk dikelola dalam sebuah industri, mulai dari sektor hulu hingga hilir. Prospek perikanan yang baik tersebut selanjutnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Prospek pemasaran untuk hasil produksi industri perikanan sangat baik. Konsumsi per kapita dunia untuk ikan setiap tahunnya diperkirakan meningkat dari 16 kg untuk saat ini menjadi 19 kg tahun 2015. Permintaan ikan dimasa datang akan ditentukan secara mendasar oleh jumlah konsumen dan kebiasaan makannya serta pendapatan kotor dan harga ikan. Pasar domestik tetap akan merupakan pasar penting produk perikanan Indonesia karena diperkirakan hingga tahun 2015 struktur produksi, landing, pasar lokal tidak akan banyak berubah. Tumpuan pengembangan ekspor produk perikanan juga terdapat di empat kawasan yakni Asia (Jepang dan Cina), AS, EU karena 95% pasar dunia berada di kawasan ini. Daya serap (demand) suatu negara tergantung keadaan ekonomi negara dan analog dengan pendapatan perkapita/disposible income dengan demikian proyeksi target tujuan pasar yang dikembangkan haruslah disesuaikan trend pendapatan perkapita di kawasan itu (Simatupang, 2009).

Selain itu, sektor perikanan dapat menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi karena beberapa alasan, yakni :

1.        Kapasitas suplai sangat besar, sementara permintaan terus meningkat

2.        Pada umumnya output dapat diekspor, sedangkan input berasal dari sumber daya lokal.

3.        Dapat membangkitkan industri hulu dan hilir yang besar sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang cukup banyak.

4.        Umumnya berlangsung di daerah-daerah.

5.        Industri perikanan, bioteknologi dan pariwisata bahari memiliki sifat dapat diperbaharui, sehingga mendukung adanya pembangunan yang berkelanjutan.

Selain itu, prospek industri perikanan di Indonesia semakin menguntungkan karena beberapa faktor berikut:

1.         Sumber daya ikan dan sumber daya manusia, dimana sumberdaya ikan dengan potensi lahan budidaya baik air tawar, air payau maupun air laut, masih cukup menjanjikan untuk dikembangkan, baik pangan maupun non-pangan. Sedangkan dari segi SDM, Indonesia memiliki tenaga kerja yang cukup besar, walaupun produktivitasnya rendah.

2.         Dukungan kebijakan pemerintah, melalui penentuan tarif, perpajakan, bea masuk maupun skala prioritas pembangunan pada bidang dan sektor-sektor tertentu. Selain itu pemerintah biasanya memberikan fasilitas berupa kemudahan-kemudahan perijinan dan fasilitas.

3.         Kemampuan dalam menghasilkan   keuntungan, dimana faktor advantage yang sangat mendukung adalah ketersediaan Sumberdaya Ikan di tempat-tempat yang berdekatan dengan basis industri sehingga akan menurunkan porsi biaya minyak yang berada dalam tendensi kelangkaan dan harga yang meningkat

4.         Teknologi, dimana industri perikanan indonesia saat ini sudah dikelola dengan menggunakan terutama teknologi yang sederhana dan madya, dan sebagian menggunakan teknologi maju. Pada kenyataanya penggunaan teknologi sesuai dengan trend teknologi perikanan dunia, teknologi perikanan indonesia, yang diantisipasi oleh dunia usaha sesuai dengan kapasitas yang dimiliki, faktor ekonomi teknologi,  sehingga walaupun lambat para pelaku usaha mengadopsi kemajuan-kemajuan teknologi.

Akan tetapi patut disayangkan bahwa besarnya prospek industri perikanan di Indonesia tersebut tidak diimbangi dengan pertumbuhan industri itu sendiri. Saat ini masih belum banyak industri yang bergerak di bidang perikanan, baik dari segi penangkapan, budidaya, pengolahan, maupun industri penunjang lainnya. Sehingga potensi dan prospek yang besar tersebut masih belum bisa meningkatkan perekonomian dalam negeri. Perkembangan industri pun tidak merata di seluruh Indonesia ditinjau dari potensi yang ada di setiap daerah. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan dan manajemen yang tertata, baik oleh pemerintah maupun massyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan tetap memperhatikan faktor kelestarian alam dan sumber daya.

B.     Pengelolaan Industri Perikanan

Untuk mewujudkan perikanan tangkap nasional yang berkelanjutan, harus dipastikan bahwa laju penangkapan sumber daya (stok) ikan tidak melebihi potensi produksi lestari (maximum sustainable yield/MSY). Sedangkan di Indonesia distribusi nelayan dan kapal ikan tidak merata, sehingga ada daerah yang mengalami kelebihan tangkap (Selat Malaka, pantura, Selat Bali, dan pesisir selatan Sulawesi) tapi ada daerah yang kurang tereksploitasi (Laut Natuna, Laut China Selatan, Laut Sulawesi, Laut Seram, Laut Banda, Samudra Pasifik, Laut Arafura, dan Samudra Hindia) dan memicu penangkapan liar oleh nelayan asing.

Maka laju penangkapan ikan di perairan yang telah kelebihan tangkap harus dikurangi dan secara bersamaan memperbanyak armada kapal ikan modern untuk beroperasi di wilayah perairan yang masih underfishing atau yang selama ini dijarah nelayan asing. Selain itu, setiap kapal ikan dilengkapi dengan sarana penyimpanan ikan (cold storage) untuk mempertahankan kualitas ikan sampai di tempat pendaratan ikan. Sedangkan dari sisi pelabuhan pendaratan ikan selain harus memenuhi standar sanitasi dan higienis juga harus dilengkapi dengan pabrik es, gudang pendingin, pabrik pengolahan ikan, mobil pengangkut ikan berpendingin, koperasi penjual alat tangkap, BBM, beras, dan perbekalan melaut, serta pembeli ikan. Terakhir, perlu dilakukan rehabilitasi ekosistem-ekosistem pesisir yang telah rusak serta mengendalikan pencemaran dan mengembahgkan kawasan konservasi laut.

Solusi lain untuk membangun industri perikanan berkualitas yang bisa dilakukan adalah dengan menerapkan industri perikanan terpadu. Dengan kebijakan tersebut, kapal asing tidak diusir secara total dari perairan Indonesia melainkan diperlakukan dengan sistem tertentu. Sistem terebut adalah dengan dilakukan kerja sama antara kapal asing dengan pengusaha Indonesia, dimana awak kapalnya pun harus dari Indonesia. Namun sebelumnya, pemerintah terlebih dahulu harus membenahi data yang berkaitan dengan potensi sumber daya ikan Indonesia, karena lemahnya data perikanan akan menjebak Indonesia pada ketentuan illegal, unreported, unregulated (IUU) fishing yang sedang diperangi.

Kelebihan lain dari kebijakan industri perikanan terpadu adalah adanya kewajiban bagi perusahaan asing untuk membeli ikan nelayan lokal. Sayangnya rendahnya kualitas hasil tangkapan nelayan lokal berpengaruh pada nilai jual yang bahkan bisa mengakibatkan terjadinya penolakan pembelian. Selain itu untuk menciptakan kelancaran dalam pelaksanaan kebijakan industri perikanan terpadu, pengurusan izin yang lambat/berliku harus dipangkas. Perlu buku pedoman mengenai cara-cara investasi di bidang perikanan yang tidak hanya bertujuan menciptakan kemudahan berinvestasi, tetapi juga menciptakan transparansi karena proses perizinan di bidang perikanan rawan pungutan liar.

BAB IV

PENUTUP

A.     Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan sebelumnya, bisa ditarik kesimpulan bahwa potensi perikanan di Indonesia sangat besar dilihat dari luasnya wilayah perairannya. Potensi yang besar tersebut membuat prospek industri perikanan di Indonesia semakin cerah. Akan tetapi, prospek yang besar tetap tidak akan membantu perekonomian Indonesia menjadi lebih baik apabila tidak dikembangkan. Oleh karena itu diperlukan pengembangan industri perikanan di Indonesia secara luas mulai dari sektor hulu sampai hilir.

Pengembangan industri perikanan bisa diterapkan dalam pengelolaan sumberdaya ikan secara umum. Seperti melakukan pemerataan distribusi nelayan dan kapal ikan sesuai dengan potensi wilayah dan sumber daya yang lestari. Jga diperlukan perbaikan kebijakan dan birokrasi dalam pengurusan perijinan. Dalam hal ini, tanggung jawab bukan hanya berada di tangan pemerintah, tapi juga miliki masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

B.     Saran

Berdasarkan pembahasan, saran yang bisa diberikan adalah dengan membangun kerjasama antara pemerintah, masyarakat terutama nelayan, pengusaha baik dalam negeri dan luar negeri, serta investor. Kerja sama tersebut dilakukan mulai dari penyusunan kebijakan hingga evaluasi kebijakan, sehingga tidak ada yang dirugikan. Dengan kata lain, diperlukan win-win solution bagi kondisi perikanan di Indonesia saat ini.

1.       

Daftar Rujukan

Adi. 2012. Mengelola Potensi Laut. http://adiwasmito.blogspot.com/2012/03/pengembangan-kawasan-pesisir-untuk.html. Diakses pada 01 April 2014, pukul 15:52 WIB

Bank Indonesia. 2013. Laporan Perekonomian Indonesia 2012. Jakarta

Dinas Kelutan dan Perikanan Provinsi Banten. 2014. Potensi. http://www.dkp.bantenprov.go.id/read/page-detail/potensi/2/potensi.html. Diakses pada 01 April 2014, pukul 14:36 WIB

Hasyim. 2012. Potensi Lautan Indonesia. http://hasyim-lukmanhasyim.blogspot.com/2012/03/potensi-lautan-indonesia.html. Diakses pada 01 April 2014, pukul 15:35 WIB

Godam. 2006. Pengertian, Definisi, Macam, Jenis dan Penggolongan Industri di Indonesia - Perekonomian Bisnis. http://www.organisasi.org/1970/01/pengertian-definisi-macam-jenis-dan-penggolongan-industri-di-indonesia-perekonomian-bisnis.html. Diakses pada 01 April 2014, pukul 12:48 WIB

Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2009. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.01/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia

Manggala, Okta Amutra, dkk. Makalah Dasar-dasar Teknologi Hasil Perikanan: Perkembangan Industri Perikanan Indonesia. Universitas Diponegoro, Semarang

Nugraha, Angga. 2012. Mengenal Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. http://fishmate.blogspot.com/2012/08/mengenal-wilayah-pengelolaan-perikanan.html Diakses pada 01 April 2014, pukul 14: 17 WIB

Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Sarfin, Harik. 2012. Peran Industri Perikanan di Indonesia. http://manajemenagb.blogspot.com/2012/12/peran-industri-perikanan-diindonesia.html. Diakses pada 01 April 2014, pukul 13:53 WIB

Simatupang, Siho. M. 2009. Potensi Pengembangan Industri Perikanan Indonesia. http://siholmsimatupang.blogspot.com/2009/09/potensi-pengembangan-industri-perikanan.html. Diakses pada 01 April 2014, pukul 16:53 WIB

Suhana. 2009. Ekonomi Perikanan Kian Terpuruk. http://pk2pm.wordpress.com/2009/05/29/laporan-perkembangan-ekonomi-perikanan-indonesia-triwulan-1-2009/. Diakses pada 01 April 2014, pukul 14:28 WIB

Unyu, Udin. 2013. Daya Saing Industri di Indonesia. http://pasarindustri.blogspot.de/2013/09/daya-saing-industri-di-indonesia.html. Diakses pada 01 April 2014, pukul 11:06 WIB

Makalah Kajian Perkembangan Historis Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, Lamongan

PENDAHULUAN

A.     Latar Belakang

Sebagai negara kepulauan/maritim, peranan pelayaran di Indonesia sangat penting bagi kehidupan sosial, ekonomi, pemerintahan, pertahanan/keamanan, dan sebagainya. Bidang kegiatan pelayaran sendiri sangat luas yakni meliputi angkutan penumpang dan barang, penjagaan pantai, hidrogafi, dan lainnya. Untuk mendukung sarana angkutan laut atau kegiatan pelayaran tersebut diperlukan prasarana yang berupa pelabuhan. Pada dasarnya, pelabuhan merupakan tempat pemberhentian kapal setelah melakukan pelayaran yang meliputi bongkar muat barang dan penumpang, pengisian bahan bakar dan air, dan sebagainya. Namun, secara khusus, kegiatan tersebut disesuaikan dengan jenis pelabuhan itu sendiri. Seperti halnya pelabuhan perikanan.

Dalam Kepmen Kelautan dan Perikanan No: KEP.10/MEN/2004 disebutkan bahwa pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan perikanan. Di dalam Kepmen tersebut, Pelabuhan Perikanan di Indonesia dibagi menjadi 4 kelas, yakni Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) atau Pelabuhan Perikanan Klas A, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) atau Pelabuhan Perikanan Klas B, Pelabuhan Perikanan Pantai (PPN) atau Pelabuhan Klas C, dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) atau Pelabuhan Perikanan Klas D.

Dari dua belas PPN yang ada di Indonesia, Provinsi Jawa Timur memiliki dua PPN, salah satunya adalah Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong di Kabupaten Lamongan. PPN Brondong memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran 20-30 Gross Tonnage (GT), panjang dermaga 150 m dengan kedalaman -3 m. Pelabuhan Perikanan Brondong mampu menampung kapal sampai 75 unit kapal perikanan per hari dan jumlah ikan yang didaratkan rata-rata 10 ton perhari (Dipiara, 2009). Dilansir dari situs resmi Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (www.pipp.kkp.go.id), Pelabuhan Brondong akan dikembangkan sebagai pelabuhan samudra yang nantinya dapat digunakan sebagai tempat bersandar kapal-kapal besar dari berbagai daerah. Upaya peningkatan status pelabuhan perikanan seperti pada Pelabuhan Brondong tersebut cukup menarik untuk dikaji, terutama jika ditinjau dari segi sejarah perkembangan pelabuhan tersebut sejak mulai berdiri hingga sekarang. Di dalam makalah ini akan dibahas perkembangan pada PPN Brondong tersebut melalui studi pustaka dengan mengumpulkan informasi mengenai PPN Brondong baik dari buku, artikel ilmiah hingga situs internet.

B.     Rumusan Masalah

Berdasarkan kondisi yang telah disebutkan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini antara lain:

1.        Bagaimana perkembangan PPN Brondong sejak mulai berdiri hingga hendak dilakukan peningkatan status saat ini?

2.        Apa saja komponen fisik atau fasilitas yang ada di PPN Brondong?

3.        Bagaimana sistem yang bekerja pada PPN Brondong, mulai dari sirkulasi kapal hingga distribusi ikan?

C.     Tujuan Penulisan

Tujuan penyusunan makalah “Kajian Perkembangan Pelabuhan Pantai Nusantara (PPN) Brondong, Lamongan” ini adalah:

1.      Mengetahui perkembangan PPN Brondong sejak didirikan hingga sekarang.

2.      Mengetahui fasilitas-fasilitas yang ada di PPN Brondong.

3.      Mengetahui sistem-sistem kerja yang terdapat pada PPN Brondong..

4.       

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A.     Pembagian Jenis Pelabuhan Perikanan di Indonesia

 Dalam Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004, pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan perikanan.

Hanan (2006) menyatakan bahwa pengklasifikasian pelabuhan perikanan di berbagai negara berbeda-beda sesuai dengan tingkat kebutuhannya masing-masing. Perbedaan pengklasifikasian tersebut tergantung dari tipe pengelolaan yang dipakai, kondisi ekonomi, politik dan budaya serta tujuan pengembangan dari negara yang bersangkutan. Indonesia juga memiliki kriteria tersendiri dalam menentukan klasifikasi pelabuhan perikanan.

Berdasarkan Kepmen Kelautan dan Perikanan No: KEP.10/MEN/2004 tentang Pelabuhan Perikanan, sesuai bobot kerja, produktivitas, kapasitas sarana pokok, fungsional dan penunjang serta pengembangnnya, pelabuhan perikanan di Indonesia diklasifikasikan menjadi 4 kelas, dengan kriteria sebagai berikut:

1.      Pelabuhan Perikanan Samudra (tipe A)

·      Diperuntukkan bagi kapal-kapal perikanan >50 GT dan kapal pengangkutan ikan 500-1000 GT.

·      Melayani kapal-kapal perikanan 100 unit per hari.

·      Tersedianya fasilitas pembinaan mutu, sarana pemasaran dan lahan kawasan industri perikanan.

·     Skala layanannya sekurang-kurangnya mencakup kegiatan usaha perikanan di wilayah laut teritorial, ZEE Indonesia, dan wilayah perairan internasional.

·      Contoh: PPS Belawan (Medan), PPS Bitung, PPS Bungus (Padang), PPS Cilacap, PPS Jakarta, dan PPS Kendari.

2.      Pelabuhan Perikanan Nusantara (tipe B)

·      Diperuntukkan bagi kapal-kapal perikanan 30-50 GT.

·      Melayani kapal-kapal perikanan 50 unit per hari.

·      Tersedianya fasilitas pembinaan mutu, sarana pemasaran dan lahan kawasan industri.

·    Skala layanan sekurang-kurangnya mencakup kegiatan usaha perikanan di wilayah laut teritorial dan wilayah ZEE Indonesia.

·  Contoh: PPN Ambon, PPN Brondong (Lamongan), PPN Palabuhan Ratu (Sukabumi), PPN Pekalongan, PPN Prigi (Trenggalek).

3.      Pelabuhan Perikanan Pantai (tipe C)

·      Diperuntukkan bagi kapal-kapal perikanan 10 GT.

·      Melayani kapal-kapal perikanan sekurang-kurangnya 30 kapal perikanan.

·      Tersedianya fasilitas pembinaan mutu, sarana pemasaran dan lahan kawasan industri perikanan.

·  Skala layanan sekurang-kurangnya mencakup kegiatan usaha perikanan di wilayah perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, dan ZEE Indonesia.

·      Contoh: PPP Banjarmasin, PPP Bajomulyo (Pati), PPP Dagho, PPP Eretan (Cirebon), dan PPP Kupang.

4.      Pangkalan Pendaratan Ikan (tipe D)

·      Diperuntukkan bagi kapal-kapal perikanan < 10 GT.

·      Melayani kapal-kapal perikanan sekurang-kurangnya 30 kapal perikanan.

·      Dekat dengan pemukiman nelayan.

·  Skala pelayanan sekurang-kurangnya mencakup kegiatan usaha perikanan di wilayah perairan pendalaman dan perairan kepulauan.

·      PPI Baubau, PPI Ketapang, dan PPI Alasdowo.

B.     Komponen atau Fasilitas dalam Pelabuhan Perikanan di Indonesia

Kapasitas dan jenis fsilitas yang ada di suatu pelabuhan perikanan umumnya akan menentukan skala atau tipe dari suatu pelabuhan dan akan berkaitan pula dengan skala usaha perikanannya. Fasilitas-fasilitas tersebut selanjutnya akan berkembang sesuai dengan kemajuan usaha perikannannya. Berkembangnya fasilitas-fasilitas tersebut dapat berarti bertambahnya fasilitas baru dan atau bertambahnya kapasitas dari fasilitas yang telah ada. Dengan kata lain jenis dan kapasitas fasilitas yang ada berkembang sesuai dengan kebutuhan operasional pelabuhan (Lubis, 2002 dalam Hanan, 2006).

Berdasarkan Kepmen Kelautan dan Perikanan No: KEP.10/MEN/2004, fasilitas pelabuhan perikanan meliputi fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunnjang.

1.      Fasilitas Pokok, antara lain:

a.       Fasilitas pelindung seperti breakwater, revetment, dan groin;

b.      Fasilitas tambat seperti dermaga dan jetty;

c.       Fasilitas periran seperti kolam dan alur pelayaran;

d.      Fasilitas penghubung seperti jalan, drainase, gorong-gorong, jembatan;

e.       Fasilitas lahan seprti lahan Pelabuhan Perikanan.

2.      Fasilitas Fungsional, antara lain:

a.       Fasilitas pemasaran hasil perikanan seperti Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Pasar Ikan;

b.      Fasilitas navigasi pelayaran dan komunikasi seperti telepon, internet, SSB, rambu-rambu, lampu suar, dan menara pengawas.

c.       Fasilitas suplai air bersih, es, listrik, dan bahan bakar;

d.      Fasilitas pemeliharaan kapal dan alat penangkap ikan seperti dock/slipway, bengkel, dan tempat perbaikan barang;

e.  Fasilitas penanganan dan pengolahan hasil perikanan seperti transit sheed dan laboratorium pembinaan mutu;

f.       Fasilitas perkantoran seperti Kantor Administrasi Pelabuhan dan kantor swasta lainnya;

g.      Fasilitas transportasi seperti alat-alat angkut ikan dan es;

h.      Fasilitas pengolahan limbah seperti IPAL.

3.      Fasilitas Penunjang, antara lain:

a.       Fasilitas pembinaan nelayan seperti Balai Pertemuan Nelayan;

b.  Fasilitas Pengelola Pelabuhan sperti Mess Operator, Pos Jaga, dan Pos Pelayanan Terpadu;

c.     Fasilitas sosial dan umum seperti Tempat Penginapan Nelayan, tempat peribadatan, MCK, Guest House, dan Kios;

d.      Fasilitas Kios IPTEK.

Untuk bisa memberikan pelayanan hasil penangkapan ikan dengan cepat, maka dermaga pada pelabuhan ikan dibedakan menjadi tiga macam (Triatmodjo, 2010), yaitu:

1.      Dermaga Bongkar, digunakan oleh kapal-kapal yang baru datang dari melaut untuk membongkar hasil tangkapan ikan. Agar dermaga bongkar dapat digunakan lagi oleh kapal yang datang berikutnya, setelah semua hasil tangkapan ikan diangkut ke TPI, kapal segera meninggalkan dermaga bongkar menuju dermaga tambat.

2.      Dermaga Tambat, digunakan untuk menambatkan kapal dan ABK bisa pulang ke rumah unutk beristirahat setelah berada di laut untuk menangkap ikan selama waktu tertentu. Di dermaga ini ABK melakukan persiapan untuk melaut berikutnya. Di dermaga tambat disediakan lahan untuk penjemuran jaring dan bangunan untuk menjurai dan memperbaiki jaring, serta penyimpanan alat tangkap dan suku cadang.

3.      Dermaga Perbekalan, digunakan untuk mempersiapkan bekal yang akan dibawa melaut. Bahan pokok yang disiapkan untuk melaut adalah bahan makanan, air tawar, bahan bakar minyak, dan es.

PEMBAHASAN

A.     Perkembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Ditinjau dari Segi Historis

Dalam situs resmi Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (www.pipp.kkp.go.id) disebutkan bahwa Pelabuhan Perikanan Brondong adalah pelabuhan yang temasuk pelabuhan perikanan pantai. Pelabuhan perikanan ini terletak pada Provinsi Jawa Timur, Kota Madya Lamongan, Kecamatan Brondong, Kelurahan Brondong. Untuk mendukung sistem distribusi perikanan pada pelabuhan ini, pelabuhan ini dilengkapi dengan akses jalan utama yang menghubungkan pelabuhan perikanan tersebut ke beberapa lokasi strategis di wilayahnya.  Jarak tempuh antara pelabuhan Brondong dengan lokasi strategis tersebut adalah sebagai berikut, jarak tempuh dengan Kantor Pemerintah Provinsi 70 km, jarak tempuh ke Kantor Kota Madya adalah 40 km, kemudian jarak tempuh ke Kantor Kecamatan 1 km.

Untuk menunjang pengolahan maupun pemasaran, dalam hal ini ekspor maupun impor dalam produk perikanan pelabuhan ini ditunjang juga dengan akses jalan menuju bandara dengan jarak tempuh 80 km ke Bandara Juanda - Surabaya. Untuk menunjang kegiatan distribusi melalui laut, pelabuhan ini di tunjang dengan akses jalan darat sejauh 3 km dari Pelabuhan Sedayulawas, 60 km dari Pelabuhan Gresik dan 70 km dari Pelabuhan Tanjung Perak - Surabaya.

Hanan (2006) menyebutkan bahwa sejarah awal keberadaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong sebenarnya sudah dimulai sejak masih dalam Pemerintahan Hindia Belanda. Hal ini terbukti dari peninggalan Tugu Peringatan Van der Wick pada sekitar tahun 1963. Pada saat tersebut memang masih berupa pusat pendaratan ikan (PPI) sebagai tempat nelayan Brondong dan sekitarnya mendaratkan ikan hasil tangkapannya. Selanjutnya karena kegiatan nelayan semakin berkembang, maka pada tahun 1978 status pengelolaannya di bawah pemerintah pusat. Kemudian pada tahun 1987, berdasarkan SK Menteri Pertanian No. 428/KPTS/410/1987, tanggal 14 Juli 1987 secara resmi ditetapkan menjadi unit pelaksana teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan Nusantara (Type B).

Sedangkan sejarah berdirinya PPN Brondong mulai dibangun pada tahun 1980/1981 dengan mengembangkan PPI yang sudah ada sebelumnya. Ijin pengembangannya diperoleh dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan melalui surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. B. IX-22 CY/PP 72 tanggal 3 November 1986. berdasarkan SK Menteri No. 428/Kpts/410/1987, PPN Brondong secara resmi ditetapkan menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat (Type B), Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Perikanan Bidang Prasarana dan Sarana Perikanan khususnya bidang Pelabuhan. Dengan adanya SK Menteri Kelautan dan Perikanan No. Kep 26 I/MEN/2001 maka Pelabuhan Perikanan diganti menjadi UPT Departemen Kelautan dan Perikanan dibidang Prasarana Pelabuhan Perikanan yang berada dibawah dan bertangung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap (Dipiara, 2009).

B.     Komponen Fisik atau Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong, Lamongan

Pelabuhan ini memiliki fasilitas di sisi laut diantaranya causeway, trestle, platform dermaga, plencengan utama, plencengan di platform, catwalk, breakwater sisi barat dan timur serta kolam pelabuhan. Sementara di sisi darat tersedia fasilitas lapangan parkir, gedung terminal dua lantai, toilet umum, kantin, pos jaga, instalasi air bersih, genset dan rumah genset, sarana penerangan, reservoir air, tangki BBM dan Musholla. Fasilitas keselamatan juga tersedia berupa menara suar dan rambu pintu masuk. Selain itu juga ada bunker BBM, bunker air dan terminal transit di atas platform. Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (PPN Brondong) memiliki fasilitas terlengkap dibandingkan pelabuhan perikanan lainnya yang ada di wilayah Kabupaten Lamongan. Secara umum, pengelolaan fasilitas di area pelabuhan ini terbagi dua yaitu UPT PPN Brondong dan Perum perikanan (BUMN). Berbagai fasilitas tersebut dikelompokkan menjadi fasilitas pokok, fasilitas penunjang, dan fasilitas fungsional.

1.         Fasilitas pokok

Fasilitas pokok merupakan fasilitas dasar yang diperlukan dalam kegiatan di suatu pelabuhan. Fasilitas pokok sering juga disebut dengan infrastruktur utama. Fasilitas ini diperlukan dalam menjamin keamanan dan kelancaran kapal sewaktu keluar masuk pelabuhan dan selama berlabuh di area pelabuhan. Fasilitas–fasilitas pokok yang terdapat di PPN Brondong dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Jenis Fasilitas	Volume	Satuan	Kepemilikan
1	Areal pelabuhan 1	2,588	Ha	Perum
2	Areal pelabuhan 2	10,55	Ha	PPN Brondong
3	Dermaga	364,5	m2	PPN Brondong
4	Kolam pelabuhan	23,4	Ha	PPN Brondong
5	Turap	2.763,5	m2	PPN Brondong
6	Jalan komplek	636,5	M	PPN Brondong
7	Breakwater	292	M	PPN Brondong

Sumber : PPN Brondong, 2011

Dermaga Penyeberangan Paciran, Lamongan ini dibangun dua lantai dengan luas 500m2. Seusai melihat fasilitas gedung, Wamenhub mengatakan dermaga ini harus terus dipelihara dan dijaga kebersihannya, tidak hanya pada saat peresmian namun selama digunakan untuk pelayanan transportasi, kebersihan dan ketertiban gedung terminal penumpang harus tetap terjaga.

Rencananya Pemprov Jawa Timur, Pemkab Lamongan dan PT ASDP akan bekerjasama dalam mengelola pelabuhan penyeberangan ini. Dengan rencana frekuensi 2 kali seminggu ke Bawean (kapasitas 400 penumpang, 15 kendaraan), 2 kali seminggu ke Garongkong (kapasitas 1000 penumpang, 40 kendaraan) dan 2 kali seminggu ke Pulang Pisang (kapasitas 1000 penumpang, 40 kendaraan).

2.         Fasilitas penunjang

Fasilitas penunjang adalah fasilitas yang secara tidak langsung meningkatkan peranan pelabuhan atau para pelaku usaha untuk mendapatkan kenyamanan dalam melakukan berbagai aktifitas di area pelabuhan. Fasilitas penunjang yang ada di PPN Brondong dapat di lihat pada tabel berikut.

No	Jenis Fasilitas	Volume	Satuan	Kepemilikan
1	Tempat ibadah	100	m2	PPN Brondong
2	Pagar keliling	380	m2	PPN Brondong
3	Mess operator	250	m2	Perum
4	Rumah kalabuh	120	m2	Perum
5	Rumah dinas	170	m2	Perum
6	Kios / warung	250	m2	Perum

Sumber : PPN Brondong, 2011

3.      Fasilitas fungsional

Fungsi dari fasilitas fungsional ini adalah untuk meningkatkan nilai guna dari fasilitas pokok yang dapat menunjang aktifitas di pelabuhan. Keberadaan fasilitas ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan operasional di pelabuhan perikanan tersebut. Oleh karena itu, fasilitas fungsional ini juga sering disebut dengan suprastruktur. Keberadaan fasilitas fungsional di PPN Brondong dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No	Jenis Fasilitas	Volume	Satuan	Kepemilikan
1	Gedung TPI	1080	m2	Perum
2	Gedung PPDI	4.826,25	m2	PPN Brondong
3	Pos Jaga	24	m2	PPN Brondong
4	Tandon bawah	270,11	m2	PPN Brondong
5	Tandon atas	22,5	m2	PPN Brondong
6	Gudang keranjang	100	m2	Perum
7	Shelter nelayan	100	m2	Perum
8	Tangki air & instalasi	170	m2	Perum
9	Tangki BBM 1	150	Ton	Perum
10	Tangki BBM 2	25	Ton	Perum
11	Listrik & instalasi	345	KVA	Perum
12	Genset & instalasi	170	KVA	Perum
13	Tempat penjualan BBM	36	m2	Perum
14	Bengkel	120	m2	Perum
15	Kantor Perum	200	m2	Perum
16	Pabrik es balok 1	15	Ton/Hari	Perum
17	Pabrik es balok 2	50	Ton/Hari	Perum
18	Pabrik es curah	-	-	Perum (Rusak)
19	Ruang pengepakn ikan	240	m2	Perum
20	Areal parkir	800	m2	Perum
21	Ruang sortir ikan	120	m2	Perum
22	Rumah genset	60	m2	Perum
23	Tower air	1	Unit	Perum
24	BPN	125	m2	PPN Brondong
25	Radio SSB	2	Unit	PPN Brondong
26	Pos masuk	5	m2	PPN Brondong
27	Kantor Pelabuhan	348	m2	PPN Brondong
28	Los pemindangan ikan	180	m2	PPN Brondong
29	MCK	60	m2	PPN Brondong
30	Los. Pem. Kep ikan	300	m2	PPN Brondong
31	Refer container	1	Unit	PPN Brondong
32	R. Navigasi di laut	2	Buah	PPN Brondong
33	R. Navigasi di darat	2	Buah	PPN Brondong
34	Pompa sanitair	1	Unit	PPN Brondong

Sumber : PPN Brondong, 2011

C.     Sistem Operasional di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong, Lamongan

Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dalam kegiatan ekonomi disekitarnya telah memberikan manfaat yang cukup tinggi, seperti memberikan pelayanan serta fasilitas produksi beserta pemasaran hasil perikanan tangkap di wilayahnya dan pengawasan pemanfaatan sumberdaya penangkapan untuk kelestariannya. Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dalam kegiatan ekonomi disekitarnya telah memberikan manfaat yang cukup tinggi, seperti memberikan pelayanan serta fasilitas produksi beserta pemasaran hasil perikanan tangkap di wilayahnya dan pengawasan pemanfaatan sumberdaya penangkapan untuk kelestariannya.

1.    Jumlah Kunjungan Kapal Perikanan

Kegiatan pendaratan atau frekuensi kedatangan kapal yang ada di PPN Brondong dari segi pelaksanaannya sudah berlangsung dengan baik. Kapal yang melakukan pendaftaraan rata-rata 50 kapal per hari dengan ukuran kapal 5-50 GT. Pendaratan atau kedatangan kapal di PPN Brondong tidak hanya berasal dari nelayan setempat tetapi juga berasal dari Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, dan Muncar. Hal ini membuat aktivitas di pelabuhan sangat ramai (Hanan, 2006).

Menurut Dipiara (2009), jumlah kunjungan kapal/perahu pada suatu pelabuhan dapat menjadi suatu indikator besarnya tingkat operasional pelabuhan tersebut. Dibanding tahun 2006 jumlah kunjungan kapal pada tahun 2007 mengalami peningkatan sebesar 15%. Pada tahun 2007 jumlah kunjungan kapal sebanyak 24.379 kapal termasuk kapal collecting yaitu kapal yang mengangkut ikan bukan berasal dari tangkapannya sendiri. Namun bila dlihat dari jumlah tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong sangat diperlukan karena harga jual ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong relatif stabil.

2.    Jumlah Produksi Ikan yang didaratkan

Berdasarkan data yang diperoleh Hanan (2006), produksi ikan yang didaratkan di PPN Brndong selama kurun waktu 1994-2004 berfluktuasi. Selama kurun waktu sebelas tahun terakhir tersebuut produksi ikan di PPN Brondong mengalami pertumbuhan sebesar 8 %. Produksi ikan tertinggi terjadi pada tahun 2004 sebesar 45.947 ton dan terendah pada tahun 2000 sebesar 18.304 ton. Produksi tinggi ini diduga karena harga jual yang ditawarkan dalam pelelangan mencapai Rp 4564,000/kg tertinggi dalam kurun waktu sebelas tahun terakhir sehingga nelayan daari daerah lain berdatangan ke PPN Brondong. Dengan tingginya harga jual ikan ini, diharapkan tingkat kesejahteraan nelayan akan semakin baik.

Produksi yang tinggi ini diharapkan menjaga keberlangsungan kegiatan industri perikanan yang secara langsung berdampak terhadap kontinuitas produksi hasil perikanan. Produksi ikan yang kontinu diperlukan agar mampu menjaga stabilitas ekonomi perikanan di suatu wilayah pelabuhan. Produksi ikan per alat tangkap di PPN Brondong di dominasi oleh alat tangkap dogol. Produksi alat tangkap dogol pada tahun 2004 menyumbang produksi ikan terbesar mencapai 33.050 ton (71,93%) dari total produksi sebesar 45.947 ton, sedangkan yang terkecil adalah alat tangkap payang sebesar 451 ton (0,98%).

Alat tangkap dogol atau dalam istilah lokal disebut cantrang merupakan alat tangkap yang cukup banyak menyumbang produksi ikan dengan rata-rata kenaikan tiap tahun sebesar 16 %, sedangkan alat tangkap gilolnet dari tahun 1994-2004 mengalami penurunan produksi rata-rata terbesar sebesar 26 %. Hal ini dikarenakan nelayan mulai beralih menggunakan alat tangkap dogol yang lebih menguntungkan dan biayaya operasional yang relatif lebih kecil.

3.    Pengolahan dan Pemasaran Ikan

Hanan (2006) menyatakan unit pengolahan ikan yang ada di PPN Brondong antara lain adalah pemindangan, pengasinan dan pemanggangan. Jumlah pengolah ikan yang ada disekitar pelabuhan untuk jenis pengolahan pindangan 17 orang, pengolaha pengeringan 15 orang dan pengolah panggangan 5 orang. Pengolah ikan yang berjumlah 37 orang sampai saat ini masih mampu menampung jumlah produksi yang didaratkan tetapi dalam perkembangan nanti diharapkan jumlah produksi pengolahan ikan ditambah terkait dengan tingkat produksi ikan yang diperkirakan meningkat. Hal lain yang perlu menapatkan perhatian adalah pembangunan industri pengolahan ikan dengan kualitas produksi yang mampu memenuhi standar produksi ekspor sehingga tidak prlu lagi mengirim ke pengusaha di Surabaya.

Produksi ikan hasil tangkapan yang didaratkan sekitar 28.103 ton (61,16%) berupa ikan segar dan selebihnya adalah berupa ikan asin yang diolah menjadi ikan pindangan serta diolah dalam bentuk ikan panggang. Ikan yang diolah dalam bentuk ikan pindang kenaikannya sebesar 7 % dengan jumlah terbesar terjadipada tahun 2003 sebesar 8.693 ton. Ikan asin juga mengalami kenaikan tiap tahunnya sebesar 22%. Semua bentuk olahan ikan mengalami kenaikan, hal ini dikarenakan peningkatan permintaan konsumen dari tahun ke tahun mengalami peningkatan terhadap semua jenis olahan. Produksi ikan segar tiap tahunya mengalami kenaikan sebesar 9% dengan jumlah terbesar pada tahn 2004 sebesar 28.103 ton.

4.    Pelelangan Hasil Tangkapan

Menurut Hanan (2006), pelaksanan lelang dua kali dalam sehari di PPN Brondong dan diselenggarakan oleh KUD Mina Tani Brondong. Perda yang diberlakukan di TPI PPN Brondong adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 04 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Daerah Kabupaten Lamongan, Nomor 05 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar Grosir Penyelenggaraan Pelelangan Ikan dan untuk Pelayanan Penyelengaraan Pelelangan Ikan di TPI ditetakan sebesar 5% dari harga transaksi penjualan ikan dengan ketentuan 2,5% dipungut dari pedagang/bakul/pembeli ikan dan 2,5% dipungut dari nelayan/petani ikan/penjual.

Pelelangan ikan di PPN Brondong belum terlaksana dengan baik karena rata-rta ikan yang didaratkan sudah ada pedagang yang menampung. Hali inii membuat aktivitas lelang kurang berjalan dengan semestinya. Ikan-ikan yang didaratkan oleh nelayan terlebih dahlu ditimbang dan pada waktu itu biasanya sudah terjadi kesepakatan harga dengan pembeli. Setelah terjadi kesepakatan harga kemudian membayar retribusi yang dilakukan secara sukarela leh pedagang/nelayan.

Para pembeli biasanya adalah pemilik kapal yang menyewakan kapalnya dengan catatan hasil tangkapannya akan dijual ke pemilik kapal tersebut. Keadaan seperti ini membuat nelayan tidak jarang mendapatkan harga yang kurang baik. Para pembeli jugaa biasanya adalah yang mempunyai modal besar dan membawahi beberapa nelayan.

Pada dasarnya harga ikan yang ditawarkan di PPN brondong lebih tinggi daripada di tempat lain. Hal inilah yang menarik nelayan dari daerah lain untuk mendaratkan hasil tangkapannya di PPN Brondong, diantara adalah nelayan Prigi, Kalimantan Selatan, Jwaa Tengah dan Muncar.

Dikaitkan upaya peningkatan status PPN Brondong menjadi PPS, maka aktivitas pelelangan dua kali dalam sehari memberikan keuntungan pada pihak PPN Brondong, nelayan serta pengusaha. Keuntungan yang didapat nelayan adalah pilihan dalam melakukan aktivitas pelelangan yaitu pada siang atau siang hari. Apabila nelayan terlambat dalam mngikuti kegiatan pelelangan pada pagi hari, maka nelayan dapat menunggu untk pelelangan pada siang hari sehingga diharapkan ikan yang didaratkan tidak sia-sia. Bagi pihak pelabuhan diharapkan aktivitas pelelangan yang berlangsung dua kali dapat meningkatkan pendapatan pelabuhan dan menjamin tersedianya pasokan ikan yang akan dim anfaatkan oleh pengusaha, sehingga diharapkan keberlanjutan ekonomi pelabuhan dapat terus berlangsung.

5.    Penyediaan Perbekalan Melaut

Penyediaan bahan perbekalan melaut seperti solar, oli, es, garam dan air tawar diusahakan oleh Perum Prasarana Perikanan Samudera Cabang Brondong dan KUD Mina Tani. Bahan perbekalan ini dapat diperoleh langsung dikawasan pelabuhan sehingga memudahkannelayan dalam menyediakan keperluan logistik kapal sedangkan memudahkan nelayan dalam menyediakan keperluan logistik kapal, sedangkan untuk kebutuhan bhan makanan (beras,minyak, gula,dan lain-lain) biasanya di-supply dari luar pelabuhan.

Di dalam kawasan pelabuhan terdapat 2 pabrik es yang beroperasi yaitu pabrik es milik Perum Prasarana Perikanan Samudera Cabang Brondong dengan kapasitas 65 ton/hari dan pabrik es PT. Tirta Maharani dengan kapasitas 60 ton/hari. Aktivitas penyediaan pembekalan melaut di PPN Brondong secara keseluruhan sudah terpenuhi dengan baik dan terdapat peluang pengembangan usaha di bidang pentediaan es dan BBM. Peluang pengembangan usaha ini dikarenakan kebutuhan es yang terus menerus meningkat untuk perbekalan melaut dan aktivitas penanganan di daratan (Hanan, 2006).

PENUTUP

A.     Kesimpulan

Dari pembahasan tentang perkembangan PPN Brondong, Lamongan , dapat ditarik kesimpilan bahwa:

1.    Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan perikanan.

2.    Pelabuhan Brondong tergolong dalam Pelabuhan Perikanan Klas B yang berdiri sejak masa Pemerintahan Hindia Belanda dengan status awal sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan. Pada tahun 1987 status Pelabuhan Brondong ditingkatkan menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara. Saat ini, PPN Brondong sedang diupayakan untuk ditaingkatkan sebagai Pelabuhan Perikanan Samudera (Klas A).

3.    Fasilitas di PPN Brondong terdiri dari fasilitas pokok, penunjang, dan fungsional. Fasilitas di sisi laut diantaranya causeway, trestle, platform dermaga, plencengan utama, plencengan di platform, catwalk, breakwater sisi barat dan timur serta kolam pelabuhan. Fasilitas di darat antara lain lapangan parkir, gedung terminal dua lantai, toilet umum, kantin, pos jaga, instalasi air bersih, genset dan rumah genset, sarana penerangan, reservoir air, tangki BBM dan musholla. Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (PPN Brondong) memiliki fasilitas terlengkap dibandingkan pelabuhan perikanan lainnya yang ada di wilayah Kabupaten Lamongan.

4.    Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dalam kegiatan ekonomi disekitarnya telah memberikan manfaat yang cukup tinggi, seperti memberikan pelayanan serta fasilitas produksi beserta pemasaran hasil perikanan tangkap di wilayahnya dan pengawasan pemanfaatan sumberdaya penangkapan untuk kelestariannya.

B.     Saran

Berdasarkan pembahasan, saran yang bisa diberikan adalah:

1.      Dalam pengembangan suatu pelabuhan sebaiknya perlu diperhatikan aspek lingkungan serta kemanfaatan bagi masyarakat sekitar.

2.      Jika suatu pelabuhan ditingkatkan kelas atau tipenya sebaiknya juga perlu ditingkatkan kualitas pelayanan baik dari fasilitas maupun sistemnya.

3.      Keberadaan pelabuhan perikanan sangat penting bagi masyarakat di sekitar pantai terutama nelayan, sehingga perbaikan-perbaikan kualitas dan kuantitas pelabuhan di Indonesia perlu ditingkatkan.

Daftar Rujukan

Dipiara, Teddy Djaim. 2009. Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong. http://djaim-dipiara.blogspot.com/2009/05/pelabuhan-perikanan-nusantara-brondong.html. Diakses pada 09 Januari 2014, pukul 12:00 WIB

Hanan, Farih Achmad. 2006. Kajian Awal Peningkatan Status Pelabuhan Perikanan Nusantara (Tipe B) di Brondong Lamongan Menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera (Tipe A) Ditinjau dari Teknis Operasional. Skripsi. Insitut Pertanian Bogor. Bogor

Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2013. http://www.pipp.kkp.go.id. Diakses pada 09 Januari 2013, pukul 12:00 WIB

Republik Indonesia. 2004. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.10/MEN/2004 Tentang Pelabuhan Perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan. Jakarta

Triatmodjo, Bambang. 2010. Perencanaan Pelabuhan. Yogyakarta: Beta Offset Yogyakarta